Di tengah kontroversi program makan bergizi gratis dari kabinet Prabowo-Gibran, sebuah potential isu juga dapat muncul ke permukaan, yaitu potensi ledakan sampah makanan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak bangsa ini, jika tidak dirancang dengan cermat, dapat beresiko menimbulkan masalah berupa peningkatan secara drastis sampah makanan. Bayangkan jutaan porsi makanan yang didistribusikan setiap hari, dengan menu yang seragam dan rantai pasok yang panjang, berapa banyak makanan yang akan terbuang, misalnya karena tidak sesuai selera anak atau rusak sebelum tiba di tujuan?
Kekhawatiran ini sangat beralasan, Indonesia saat ini sudah berada dalam cengkeraman krisis sampah pangan. Data Sistem Informasi Pengendalian Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 mencatat bahwa sisa makanan menyumbang 39,36% dari total 35,02 juta ton sampah nasional. Kondisi di D.I. Yogyakarta bahkan lebih tinggi mana sisa makanan mendominasi hingga 52,55% dari total sampah. Situasi ini membuktikan bahwa Indonesia sudah memiliki kebiasaan serius dalam menyisakan dan membuang makanan. Dengan adanya program baru seperti distribusi makanan massal, yang akan menghasilkan volume makanan dalam skala besar, ada kekhawatiran. Jika kebiasaan buruk masyarakat dalam mengelola sisa makanan tidak berubah, program MBG bisa menjadi “generator tambahan” sampah pangan.
Artikel ini tidak akan membahasan lebih dalam, melampaui pro-kontra program makan gratis itu sendiri. Fokus utamanya adalah menguraikan urgensi penanganan food loss and waste (FLW) dan menawarkan solusi konkret melalui penerapan ekonomi sirkular dalam tata kelola pangan. Wawasan dari tulisan ini diharapkan relevan dan dapat menjadi masukan untuk mensikapi potensi peningkatan sampah makanan dari program MBG.
Urgensi Penanganan Food Loss dan Food Waste
Sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut tentang Food Waste dan Food Loss, untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, akan dijelaskan definisi keduanya. Food loss adalah terminologi yang terjadi pada tahap awal rantai pasok makanan, yaitu dari saat panen hingga sebelum mencapai tahap ritel (penjualan). Sedangkan food waste terjadi pada tahap akhir rantai pasok makanan, yaitu di tingkat ritel, penyedia layanan makanan (restoran, katering), dan yang paling besar, di rumah tangga.
Tingginya angka FLW adalah masalah kompleks yang berdampak pada tiga dimensi utama, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pertama, dampak ekonomi, kerugian akibat FLW bukan hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga membebani ekonomi nasional dengan inefisiensi luar biasa. Ini mencakup hilangnya modal dari hasil panen yang membusuk hingga produk yang tidak terjual dan serta hilangnya sumberdaya untuk menjadikannya makanan. Kedua, dampak lingkungan, sampah makanan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah salah satu sumber utama gas metana (CH₄), gas rumah kaca yang 25 kali lebih kuat memerangkap panas daripada karbon dioksida (CO₂). Selain itu, membuang makanan tidak dapat hanya dilihat sekedar pembuangan makanan , tetapi juga berarti membuang sumber daya vital seperti air, energi, dan lahan yang digunakan untuk memproduksinya dimana pengeloaan sumberdaya tersebut juga mengeluarkan emisi karbon dan dampak lingkungan yang lain. Ketiga, dampak sosialberupa ketidakadilan dalam distribusi pangan, sebab di tengah melimpahnya makanan yang dibuang, jutaan orang di Indonesia masih menghadapi kerentanan pangan dan kekurangan gizi. Paradoks ini mencerminkan ketidakadilan pangan yang mendalam. FLW memperburuk ketidaksetaraan, di mana sumber daya berharga dibiarkan membusuk alih-alih menjadi nutrisi bagi yang membutuhkan. Dengan demikian, tingginya tingkat FLW menunjukkan adanya ketimpangan, di mana sumber pangan yang terbatas di satu sisi tidak terdistribusi secara merata di sisi lain, sehingga berujung pada masalah ketahanan pangan (food security), keadilan pangan (food justice), dan keberlanjutan (sustainability).
Ekonomi Sirkular sebagai Solusi Penanganan Food loss dan Food Waste
Mengingat urgensi pengurangan sampah makanan, maka langkah yang perlu dilakukan adalah penerapan ekonomi sirkular pada sektor pangan atau dapat juga disebut dengan food circularity yaitu pendekatan sistematis untuk mengelola aliran makanan dan material terkait secara efisien, dengan tujuan utama menghilangkan limbah dan mengembalikan nutrisi ke dalam sistem.
Penerapan konsep food circularity mengubah sistem pangan linear yang banyak kita lihat, di mana makanan diproduksi, dikonsumsi, lalu sisanya dibuang, menjadi upaya menghilangkan limbah dan polusi dengan menjaga produk dan nutrisi tetap beredar dalam siklus, yang meniru siklus alam dimana sisa dari suatu proses merupakan sumberdaya bagi proses yang lainnya. Penerapan food circularity dapat dirumuskan dalam tiga pilar aksi yang saling melengkapi. Pertama, pencegahan sampah pangan dengan cara mengurangi sampah sebelum menjadi makanan. Karena itu masyarakat perlu diedukasi untuk mengelola bahan makan secara efisien seperti dengan merencanakan belanja dan mengelola makanan dengan cara yang bijak.
Kedua, pemanfaatan makan yang berlebih (redistribute dan repurpose). Makanan berlebih yang masih layak konsumsi (edible food) tidak seharusnya berakhir di Tempat pembungan akhir (TPA). Solusinya adalah mendistribusikannya kepada yang membutuhkan melalui inisiatif seperti food bank dan platform donasi makanan.
Ketiga, pengolahan (recycle/regenerate): Untuk sisa makanan yang tidak dapat dicegah atau didistribusikan, pilar terakhir adalah mengolahnya menjadi produk bernilai. Sisa makanan dapat diolah menjadi kompos untuk menyuburkan tanah pertanian, pakan ternak, atau bahkan bahan bakar biogas sebagai sumber energi terbarukan.
Dengan meredam FLW, kita tidak hanya mengurangi kerugian finansial dan dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan kesempatan ekonomi baru sambil mengurangi ketidadilan dalam pangan. Kembali ke program MBG, karena proses pengelolaan MBG berada dalam konteks sistem pangan yang masih boros, maka program ini perlu mempertimbangkan food circularity dalam pelaksanaan. Meskipun demikian kontroversi lain seperti keracunan makanan, pengelolaan anggaran yang tidak efisien tetap harus diselesaikan.
Oleh: Yanuardi, PhD | Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan IDEA, Researcher Copernicus Institute of Sustainable Development Utrecht University, Staff Pengajar Universitas Negeri Yogyakarta