Program Sekolah Hijau IDEA kembali melanjutkan series kelas di Teras IDEA, zoom meeting dan live Youtube, Jumat (12/12). Pada series 2 ini, topik kelas membahas tema “Membongkar Jerat Ketidakadilan dalam Transisi Energi: Tantangan Hulu Sampai Hilir”. Topik ini menekankan kritik bahwa peralihan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan jika tidak dikelola inklusif.
Dalam diskusi yang difasilitasi Yusnita Ike Christanti dan dimoderatori Gandisa Pangestuti Kiswoyo itu, peneliti keadilan energi Ridaya Laodengkowe menyoroti ketimpangan struktur global. Menurutnya, meski investasi energi hijau meningkat, negara miskin justru menanggung beban terberat.
“Data menunjukkan wilayah miskin paling parah terdampak perubahan iklim, padahal kontribusi historis emisi mereka jauh lebih kecil. Separuh emisi global justru dihasilkan oleh 10% populasi terkaya dunia,” ujar Ridaya, mengutip kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) dan dokumen Just Energy Transition Partnership (JETP).
Ridaya menjelaskan, salah satu hambatan utama transisi berkeadilan di Indonesia adalah ketergantungan struktural pada batu bara. Ia menyebut negara ini “terikat” infrastruktur fosil akibat kontrak jangka panjang antara pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dan PLN. Subsidi dan harga batu bara yang murah, tambahnya, semakin mengukuhkan ketergantungan tersebut sehingga perubahan kebijakan menjadi sensitif secara politis.
Diskusi juga mengangkat dampak negatif di sektor hulu, yakni penambangan mineral untuk energi terbarukan. Ridaya mencontohkan eksploitasi nikel di Morowali, Konawe, dan Halmahera yang memicu deforestasi, polusi, dan sengketa lahan.
“Kendaraan listrik sering dipromosikan sebagai solusi ramah lingkungan, tetapi produksinya masih sangat bergantung pada batu bara dan energi ekstraktif,” tegasnya. Ia menekankan bahwa sistem energi terbarukan saat ini masih bertumpu pada dasar yang berbahan bakar fosil.
Para peserta menyampaikan kekhawatiran mengenai kriminalisasi masyarakat dan aktivis yang menolak proyek-proyek ekstraktif yang dianggap bagian dari transisi energi. Ridaya mengakui bahwa intimidasi dan represi terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara industri.
Fasilitator Yusnita Ike Christanti menegaskan bahwa konflik-konflik ini mencerminkan distribusi manfaat dan kerugian yang timpang. Menurutnya, kebijakan kerap mengutamakan kepentingan korporasi dan pemerintah, sementara masyarakat sekitar pertambangan menghadapi polusi udara, kehilangan lahan, dan gejolak sosial.
Menyoroti partisipasi publik, Ridaya menilai proses konsultasi yang ada masih simbolis. Ia mendorong organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa untuk tak hanya menunggu undangan, tetapi aktif mengorganisir diri dan “mengambil mikrofon”.
Meski mengkritik lambatnya reformasi di bawah sistem politik oligarkis, Ridaya optimis bahwa peningkatan literasi iklim, kampanye masyarakat sipil, dan tekanan internasional dapat membuka peluang perubahan. Prasyaratnya, transisi yang adil harus menyeimbangkan keadilan sosial, pelestarian ekologi, serta jaminan ekonomi bagi pekerja dan daerah terdampak.
Fasilitator, Yusnita Ike, menutup sesi dengan menyatakan bahwa rangkaian Sekolah Hijau IDEA akan berlanjut, fokus pada solusi berbasis komunitas dan adaptasi inklusif menuju masa depan energi yang berkeadilan. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat pemikiran kritis dan aksi nyata di kalangan pemuda dan pegiat di seluruh Indonesia.
Oleh: Sarjoe Darboe, Volunteer IDEA dan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta Asal Gambia Afrika Barat