As part of its commitment to encourage women's political participation, IDEA held a press conference for the Women Democracy Network program entitled 'Wong Wedok Dudu Mung Konco Wingking', Friday, July 9, 2021. This press conference was held to disseminate information about the importance of promoting and supporting women's political leadership.<\/p>\n\n\n\n
This program itself is implemented in order to strengthen women's awareness to become prospective leaders as well as have the ability to carry out public awareness movements on the issue of women's political leadership. Through this program, IDEA seeks to promote and support women's groups who dare to be involved in playing a role in public policy, both at the executive, legislative, and political party levels, including small-scale spaces such as RT, RW, Padukuhan, or village.<\/p>\n\n\n\n
In addition, through this program, IDEA also wants to provide an example that in the DIY Province there are many female political leaders who are able to bring about changes in villages that are more democratic, pay attention to the welfare of vulnerable groups, and are innovative in developing all limitations in the Village.<\/p>\n\n\n\n
The program was initially implemented because of the low political participation of women in public policy-making. According to data from the General Election Commission which determined 2,829 legislative candidates at the provincial and district\/city levels for the 2019 legislative elections, there were 1,239 female candidates who also ran. However, of that number, only 9 female candidates were elected as legislative members in the DIY Province. Meanwhile, there were 46 male legislative members. This means that the representation of female legislative members is only around 16%, far from the 30% quota for women.<\/p>\n\n\n\n
The election of female leaders also occurs in the Village\/Sub-district. In Kulon Progo for example, the percentage of female sub-district heads and village heads is around 10%, far from the affirmation of the female quota set at 30%.<\/p>\n\n\n\n
The number of Regents\/Mayors in the Special Region of Yogyakarta is only 1 out of a total of 5 Regents\/Mayors. In the simultaneous regional head elections held in December 2020, there were only 3 women running as regents and deputy regents out of 18 candidates who will advance in the regional head election competition. The number of female BPD members is also still minimal, in Sleman Regency, for example, out of a total of 904 BPD members, only 22 are women or around 2%. In the village head elections in Bantul Regency in September 2020, out of 75 candidates, only 2 were women. This indicates the importance of increasing women's access and participation to be further involved in the process of producing models of women's political leadership that support the interests of women and vulnerable groups.<\/p>\n\n\n\n
This is in line with the 2019 DIY gender and child profile data in the field of politics and decision-making which shows that women's participation in public policy decision-making is still low. The number of women sitting in executive, legislative and judicial institutions is still far behind men who hold important positions in politics and decision-making. The decline in IDG was contributed by a decline in the number of women in the executive where in 2018 there was a decline in the number of female sub-district heads from 10 to 8. Likewise, the number of village heads\/sub-district heads in 2018 showed a decline from 45 female village heads to 42.<\/p>\n\n\n\n
On the other hand, there are still many questions that arise whether the presence of female political leaders is able to represent women's interests?. Is it able to accommodate their needs, experiences and aspirations or the needs of vulnerable groups?. In fact, women's political participation is currently increasingly needed in efforts to integrate gender needs in various public policies and can produce legal products. These legal products produce gender sensitivity that has been neglected so far, thus inhibiting women's participation in various sectors.<\/p>\n\n\n\n
Contact person: Ahmad Hedar \u2013 Project Manager (082225434796)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sebagai bagian dari komitmen mendorong partisipasi politik perempuan, IDEA menyelenggarakan konferensi pers program Women Democracy Network bertajuk \u2018Wong Wedok Dudu Mung Konco Wingking\u2019, Jumat, 09 Juli 2021 . Konferensi pers ini diselenggarakan untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya mempromosikan dan mendukung kepemimpinan politik perempuan. Program ini sendiri dilaksanakan dalam rangka meneguhkan kesadaran perempuan untuk menjadi calon-calon pemimpin sekaligus memiliki kemampuan dalam melakukan gerakan penyadaran publik terhadap isu kepemimpinan politik perempuan. Melalui program ini juga, Dalam program ini, IDEA berupaya untuk mempromosikan dan mendukung kelompok perempuan berani terlibat memegang peranan dalam kebijakan publik, baik di level eksekutif, legislatif, maupun partai politik, termasuk ruang-ruang yang lingkupnya kecil seperti di RT, RW, Padukuhan, atau kalurahan. Selain itu, melalui program tersebut, IDEA juga ingin memberikan contoh bahwa di Provinsi DIY ada banyak kepemimpinan politik perempuan yang mampu membawa perubahan di desa yang lebih demokratis, memperhatikan kesejahteraan kelompok rentan, serta inovatif dalam mengembangkan segala keterbatasan di Desa. Awal mula dijalakannya program tersebut ialah karena melihat rendahnya partisipasi politik perempuan dalam ruang pengambilan kebijakan publik. Menurut data Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan 2.829 calon legislatif tingkat provinsi dan kabupaten\/kota untuk pemilu legislatif tahun 2019, ada 1.239 calon perempuan yang turut mencalonkan diri. Namun, dari jumlah tersebut, calon perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif di Provinsi DIY, hanya 9 orang. Sedangkan anggota legislative laki-laki sebanyak dari 46 orang. Artinya keterwakilan anggota legislative perempuan hanya sekitar 16%, jauh dari kuota 30% perempuan. Keterpilihan pemimpin perempuan juga terjadi di Desa\/Kalurahan. Di Kulon Progo misalnya, persentase camat dan kepala desa perempuan berkisar di angka 10%, jauh dari afirmasi quota perempuan yang ditetapkan yaitu 30%. Jumlah Bupati\/walikota di DIY hanya 1 orang dari total 5 orang bupati\/walikota. Dalam pemilihan kepala daerah serentak yang digelar pada bulan Desember 2020, hanya ada 3 perempuan yang mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati dari 18 calon yang akan maju dalam kompetisi pemilihan kepala daerah. Jumlah anggota BPD perempuan juga masih minim, di Kabupaten Sleman misalnya dari total 904 orang anggota BPD, hanya 22 orang yang perempuan atau sekitar 2%. Pada pemilihan kepala desa di kabupaten Bantul bulan September 2020, dari 75 calon hanya ada 2 orang perempuan. Hal ini mengindikasikan pentingnya meningkatkan akses dan partisipasi perempuan untuk lebih jauh terlibat dalam proses memproduksi model-model kepemimpinan politik perempuan yang berpihak kepada kepentingan perempuan dan kelompok rentan. Hal tersebut sejalan dengan data profil gender dan anak DIY Tahun 2019 di bidang politik dan pengambilan keputusan yang menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pengambilan keputusan kebijakan publik. Jumlah perempuan yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif masih kalah jauh dibandingkan dengan laki-laki yang memegang posisi penting dalam bidang politik dan pengambilan keputusan. Penurunan IDG dikontribusi oleh penurunan jumlah perempuan di eksekutif di mana pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah camat perempuan dari 10 orang menjadi 8 orang. Begitupun jumlah kepala desa\/lurah data tahun 2018 memperlihatkan penurunan dari 45 perempuan kepala desa menjadi 42. Di sisi yang lain, masih banyak pertanyaan yang bermunculan apakah kehadiran pemimpin politik perempuan mampu merepresentasikan kepentingan perempuan?. Apakah mampu mengakomodasi kebutuhan, pengalaman dan aspirasi mereka ataupun kebutuhan kelompok rentan?. Padahal partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan dapat menghasilkan produk hukum. Produk hukum tersebut menghasilkan sensitive gender yang selama ini terabaikan, sehingga menghambat partisipasi perempuan di berbagai sektor. Narahubung: Ahmad Hedar \u2013 Project Manager (082225434796)<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1384,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"elementor_theme","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[88],"tags":[92,91],"class_list":["post-1383","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-siaran-pers","tag-kepemimpinan-perempuan","tag-womenleadership"],"amp_enabled":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1383","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1383"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1383\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1385,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1383\/revisions\/1385"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1384"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1383"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1383"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1383"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}