{"id":1483,"date":"2017-08-09T18:26:00","date_gmt":"2017-08-09T18:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/?p=1483"},"modified":"2024-10-13T16:16:24","modified_gmt":"2024-10-13T16:16:24","slug":"kemandirian-daerah-mengatasi-ketimpangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/2017\/08\/09\/kemandirian-daerah-mengatasi-ketimpangan\/","title":{"rendered":"Regional Independence to Overcome Inequality"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Kulonprogo Regent for the 2017-2022 Period Hasto Wardoyo said that to overcome the problem of poverty, his region was able to overcome it by optimizing local potential. During his leadership, various potentials such as water sources, rice, andesite stone, home batik and brown sugar were successfully managed in such a way that they became superior products.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">This optimization is realized through the Bela Beli Kulonprogo program. Bela Beli Kulonprogo is a movement that aims to increase independence and welfare by faithfully buying various local products produced by the Kulonprogo community. This movement has been quite successful in reducing poverty, because the majority of production is carried out by the poor. In addition to poverty alleviation efforts, this step is also intended as a strategy to deal with international trade that cannot be avoided according to him.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\"Bela Beli Kulonprogo, be loyal until death, die consuming food,&nbsp;<em>ngombe<\/em>&nbsp;(drinking), and homemade clothes. International trade integration is inevitable, responded to with a strong ideology by buying local products,\" he said.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The presentation was delivered by Hasto in a discussion entitled \"Poverty Data Management to Reduce Inequality and Increase Welfare\" on Wednesday, August 9, 2017, at the Radyosuyoso Building, DIY Provincial Government Office Complex. This discussion is part of a series of National Greget Desa 2017 workshop discussions that took place on August 9-11, 2017.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In addition to Hasto, this discussion also brought in a facilitator from the National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K) to focus on exploring issues related to poverty data management. Mahfud DH as a representative of TNP2K conveyed one important point related to the problem of poverty data management, namely the phenomenon of&nbsp;<em>Inclusion Error&nbsp;<\/em>and&nbsp;<em>Exclusion Error<\/em>.&nbsp;<em>Inclusion Error<\/em>&nbsp;is a condition where people who are not eligible for poverty alleviation programs are recorded as recipients in the government database. Conversely,&nbsp;<em>Exclusion Error<\/em>&nbsp;is when people who are actually eligible for the program are not recorded in the database.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c<em>Inclusion error<\/em>, people who are not eligible to receive the program actually receive the program. While&nbsp;<em>Exclusion<\/em>&nbsp;, people who should be able to but do not get the benefits of the program,\" he said.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As a result of the chaotic data governance in Indonesia, we need to pay special attention to this phenomenon. According to him, mitigation steps can be taken through the government's Independent Update Mechanism (MPM) service. This service allows people who are included in the&nbsp;<em>Exclusion Error<\/em>&nbsp;to register themselves in the database independently.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Participants who came from various levels of central and regional government, including villages, NGOs and various media appeared enthusiastic in following the discussion.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In the Q&amp;A session, for example, Nursamsu, a representative from the Directorate General of the Poor, Ministry of Social Affairs, expressed his opinion that problems related to data governance are not easy. Updating data, for example, requires cross-sector involvement to validate, so the process carried out is quite complicated. He gave an example in Makassar, where errors related to data were caused by the population not being updated.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\"This data is not as simple as we think. There are various cross-sectors involved in the validation process. In Makassar, the error was due to the population numbers not being updated.\"<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In addition, there is also an interesting question from Rani Yakum about how to include disaster data in the priority development plan to eradicate poverty. This is because disasters such as crop failures, landslides and other disasters are major contributors to poverty conditions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\"In the last five years, small-scale disasters have been a major contributor to poverty. For example, crop failures, landslides. Disaster-prone areas are on the poverty line, how to include disaster data in development priorities to eradicate poverty.\"<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">The discussion then ended with the signing of a Communiqu\u00e9 by discussion participants as proof of their commitment to making data governance a success in order to overcome poverty.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bupati Kulonprogo Periode 2017-2022 Hasto Wardoyo menyampaikan, untuk mengatasi masalah kemiskinan daerahnya mampu menanggulanginya dengan mengoptimalkan potensi lokal. Selama masa kepemimpinanya, berbagai potensi seperti sumber air, beras, batu andesit, batik rumahan dan gula merah berhasil dikelola sedemikian rupa hingga menjadi produk unggulan. Optimalisasi ini diwujudkan lewat program Bela Beli Kulonprogo. Bela Beli kulonprogo ialah sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan dengan cara setia membeli berbagai produk lokal produksi masyarakat Kulonprogo. Gerakan ini cukup berhasil mengurangi kemiskinan, karena mayoritas produksi dilakukan oleh masyarakat miskin. Selain upaya pengentasan kemiskinan, langkah ini juga ditujukan sebagai strategi untuk menghadapi perdagangan internasional yang tidak dapat dihindari menurutnya. \u201cBela Beli kulonprogo, setia sampai mati, mati mengkonsumsi pangan,&nbsp;ngombe&nbsp;(minum), dan baju buatan sendiri. Integrasi perdagngganan internasional tidak bisa dihindari, disikapi dengan ideologi yang kuat dengan membeli produk lokal\u201d ujarnya. Pemaparan tersebut disampaikan Hasto dalam diskusi yang bertajuk \u201cTata Kelola Data Kemiskinan untuk Mengurangi Ketimpangan dan Meningkatkan Kesejahteraan\u201d Rabu 9 Agustus 2017, di Gedung Radyosuyoso, Komplek Kantor Pemerintahan Provinsi DIY. Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi lokakarya Nasional Greget Desa 2017 yang berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Agustus 2017. Selain Hasto, diskusi ini juga mendatangkan pemantik dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk fokus mendalami permasalah terkait tata kelola data kemiskinan. Mahfud DH sebagai perwakilan TNP2K menyampaikan salah satu poin penting terkait masalah tata kelola data kemiskinan yakni fenomena&nbsp;Inclusion Error&nbsp;dan&nbsp;Eksclusion Error.&nbsp;Inclusion Error&nbsp;merupakan kondisi adanya masyarakat yang tidak layak mendapat program penanggulangan kemiskinan justru terekam sebagai objek penerima dalam basis data pemerintah. Sebaliknya,&nbsp;Eksclusion Error&nbsp;yakni masyarakat yang sesungguhnya layak mendapat program justru tidak terekam dalam basis data. \u201cInclusion error, masyarakat yang &nbsp;tidak layak menerima program justru menerima program.&nbsp; Sedangkan&nbsp;Eksclusion,&nbsp;masyarakat yang&nbsp; harusnya dapat tapi tidak dapat manfaat program.\u201d Ujarnya Sebagai dampak dari kacaunya tatakelola data di Indonesia kita perlu memberi perhatian khusus dalam fenomena ini. Menurutnya langkah penanggulangan dapat ditempuh melalui layanan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) yang pemerintah. &nbsp;Layanan ini memungkinkan masyarakat yang tergolong dalam&nbsp;Eksclusion Error&nbsp;tadi dapat mendaftarkan diri pada basis data secara mandiri. Peserta yang berasal dari berbagai lapisan pemerintah pusat maupun daerah hingga desa, LSM dan berbagai media tampak antusias mengikuti jalanya diskusi. Pada sesi tanya jawab misalnya, Nursamsu perwakilan dari Dirjen Fakir Miskin, Kementrian Sosial menyampaikan pendapat bahwa permasalahan terkait tata kelola data bukan menjadi perkara yang mudah. Pemutakhiran data misalnya memerlukan keterlibatan lintas sektor untuk melakukan validasi, sehingga proses yang dilaksanakan cukup pelik. Ia memberikan contoh di Makasar, dimana kesalahan terkait data disebabkan karena jumlah penduduk yang tidak terbaharui. \u201cData ini tidak sesimpel yang kita&nbsp; pkirkan. Ada berbagai lintas sector yang terlibat dalam proses validasi. Di makasar, kesalahan karena jumlah penduduk yang&nbsp; tidak terupdate.\u201d Selain itu, juga terdapat pertanyaan menarik dari Rani Yakum tentang bagaimana cara memasukan data kebenncanaan dalam rencana prioritas pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan adanya bencana seperti gagal panen, tanah longsor dan bencana lain menjadi penyumbang besar bagi kondisi kemiskinan. \u201c Lima tahun terakhir bencana-bencana beskala kecil menjadi penyumbang besar kemiskinan. Misal gagal panen, tanah longsor. Daerah yang&nbsp; rawan bencana berada digaris kemiskin, bagiamana memasukan data bencana dalam prioritas pembangunan untuk&nbsp; mengetaskan kemiskinan.\u201d Diskusi ini kemudian diakhiri penandatanganan Komunike oleh peserta diskusi sebagai bukti Komitmenya untuk mensukseskan tata kelola data guna menanggulangi kemiskinan.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1484,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"elementor_theme","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[113],"tags":[93,76,120,121],"class_list":["post-1483","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-penanggulangan-kemiskinan","tag-advokasi","tag-akuntabilitas","tag-audit-sosial","tag-greget-desa"],"amp_enabled":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1483","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1483"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1483\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1485,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1483\/revisions\/1485"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1484"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1483"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1483"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1483"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}