{"id":1689,"date":"2017-02-23T05:51:00","date_gmt":"2017-02-23T05:51:00","guid":{"rendered":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/?p=1689"},"modified":"2024-10-13T16:16:55","modified_gmt":"2024-10-13T16:16:55","slug":"pelayanan-publik-sebagai-hak-warga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/2017\/02\/23\/pelayanan-publik-sebagai-hak-warga\/","title":{"rendered":"Public Service as Citizens' Rights"},"content":{"rendered":"

What is Public Service?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Almost every day we access services in the form of goods or services from the government or third parties (government partners) to serve our needs. The public services accessed also vary according to the needs felt by each. There are times when we need an ID card, permit, health services, education, work, etc.<\/p>\n\n\n\n

Public Service is a series of activities in order to fulfill the needs of the community in the form of goods services, service services and administrative services. Public services are regulated in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. Public services include education, teaching, health, employment, business, housing, communication and information, environment, social security, energy, banking, transportation, natural resources, tourism and other strategic sectors.<\/p>\n\n\n\n

Public service is a reflection of the implementation of the state's role in serving citizens based on the social contracts<\/em> of state formation. The state's role in public service is carried out by a government run by the ruling political power(the<\/em> ruling<\/em> party)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Public services from an economic perspective are approached by referring to public goods and services. (publik goods)<\/em>Therefore, public goods must be produced efficiently, effectively, transparently so that the costs and rates are cheap and affordable for the community and are sufficiently available so that everyone can obtain them.<\/p>\n\n\n\n

For better public services, various regulations are made by the government with the approval of the DPR. If a violation occurs, law enforcement and its apparatus have been prepared. Various minimum service standards have also been made. The principles of transparency and public accountability have also become the basis for encouraging better public services.<\/p>\n\n\n\n

Internalization of public service already exists in the culture of Indonesian society. Friendly attitude, serving wholeheartedly, humble, has become part of the daily life of society. Realizing this attitude and behavior is an inseparable part of providing public service. Including taking other people's rights, stealing (corruption) and winning alone, putting oneself and one's group first are attitudes and behaviors that must be avoided by public servants.   <\/p>\n\n\n\n

Nowadays, people are increasingly aware of their rights and obligations as citizens in the life of society, nation and state. People are increasingly brave to submit their demands, desires and aspirations to the government. People are also increasingly brave and critical in controlling what the government does.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Why is Public Service Important?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

State apparatus is still faced with an inefficient and weak government management system. Public services provided to the community are too long and sometimes complicated so that service users often joke 'if the procedure can be extended, why shorten it\/cut it?, if it can be made difficult, why make it easy?'<\/p>\n\n\n\n

Various complaints and grievances were submitted by the public either through mass media or directly to the service unit\/office. This condition is one indication that the service system and procedures are still not running well, the service is still complicated, not transparent, less informative, less accommodating, less consistent, so it does not guarantee legal certainty, time and costs and there are still unofficial levies.<\/p>\n\n\n\n

This condition has an impact on the low quality of public services, various practices of corruption, collusion and nepotism occur, as well as inefficiency in the implementation of government and an apathetic attitude (reluctance) from the community to obtain public services.<\/p>\n\n\n\n

By: Wasingatu Zakiyah and Hernindya Wisnuadji (Pocket Book 'When Citizens Supervise the State')<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Apa Itu Pelayanan Publik? Hampir setiap hari kita mengakses pelayanan baik berupa barang maupun jasa dari pemerintah maupun pihak ketiga (rekanan pemerintah) untuk pelayanan memenuhi kebutuhan kita. Pelayanan publik yang diakses pun bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh masing-masing. Ada saatnya kita membutuhkan KTP, surat ijin, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dll. Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berupa pepelayanan barang, pepelayanan jasa dan pepelayanan administrasi. Pelayanan publik diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik meliputi pendidikan, pengajaran, kesehatan, pekerjaan, usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya. Pelayanan publik merupakan refleksi dari pelaksanaan  peran negara melayani warga negara berdasarkan kontrak sosial (social contracts) pembentukan negara. Peran negara dalam pepelayanan publik  tersebut dilaksanakan oleh suatu pemerintahan yang dijalankan oleh kekuatan politik yang berkuasa(the rulling party). Pelayanan publik dari perspektif ekonomi didekati dengan mengacu kepada barang dan jasa publik (publik goods). Oleh karena kedudukannya itu, barang publik harus diproduksi secara efisien, efektif, transparan sehingga biaya dan tarifnya murah dan terjangkau oleh masyarakat dan cukup tersedia sehingga setiap orang dapat memperolehnya. Untuk pepelayanan publik yang lebih baik, berbagai aturan dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Apabila terjadi pelanggaran maka penegak hukum dan perangkatnya sudah disiapkan. Berbagai standar pepelayanan minimum juga sudah dibuat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik juga sudah menjadi dasar untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik. Internalisasi pelayanan publik sudah ada dalam budaya masyarakat Indonesia. Sikap ramah, melayani sepenuh hati, rendah hati, sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Mewujudkan sikap dan perilaku ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam memberikan pelayanan publik. Termasuk di dalamnya mengambil hak orang lain, mencuri (korup) dan menang sendiri, mendahulukan diri sendiri dan kelompok adalah sikap dan perilaku yang harus dihindari oleh pelayan publik.    Dewasa\u00a0 ini, masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat juga semakin berani dan kritis melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kenapa Pelayanan Publik Penting? Aparatur negara masih dihadapkan pada sistem  manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah. Layanan publik yang diberikan kepada masyarakat terlalu panjang dan kadang berbelit sehingga pengguna layanan sering berseloroh \u2018kalau memang bisa diperpanjang prosedurnya mengapa diperpendek\/dipangkas?, kalau memang bisa dipersulit, mengapa dipermudah?\u2019 Berbagai pengaduan maupun keluhan disampaikan masyarakat baik melalui media massa maupun langsung kepada unit\/kantor pelayanan. Kondisi ini merupakan salah satu indikasi bahwa sistem dan prosedur pelayanan masih belum berjalan dengan baik, pelayanan masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih ada praktek pungutan tidak resmi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya  inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta adanya sikap apatis (ogah-ogahan) dari masyarakat untuk mendapatkan layanan publik. Oleh : Wasingatu Zakiyah dan Hernindya Wisnuadji (Buku Saku \u2018Ketika Warga Mengawasi Negara\u2019)<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1691,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"elementor_theme","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[98],"class_list":["post-1689","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","tag-pelayanan-publik"],"amp_enabled":false,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1689"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1689\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1692,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1689\/revisions\/1692"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1691"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/perkumpulanidea.org\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}