“Penurunan dana transfer dan dominasi belanja pusat dalam RAPBN 2026 memberi sinyal resentralisasi fiskal, terutama karena program seperti MBG dan Koperasi Desa kini dikendalikan langsung pemerintah pusat, bukan diinisiasi daerah.” Selama dua dekade terakhir, desentralisasi fiskal menjadi tulang punggung otonomi ...
Since 2012, Yogyakarta Province has maintained its special region status, with Law 13 of 2012 providing the region with special funding. Although this special funding is intended to help preserve Yogyakarta’s rich culture and history, as well as support the ...
Politik uang embodies a political practice that chips away from the integrity of democracy. While it is present in numerous political systems, it is particularly notable in Indonesian politics, at every level. According to a Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) survey ...
Participatory budgeting is a model of development planning and public budget ing that builds from community participation. It illustrates the crucial interdependence between planning and budget ing in governance and development . Called musrenbang in Indonesia, it is a practice ...
Ringkasan kebijakan ini bertujuan guna memberikan alternatif tindakan yang penting untuk diambil dalam upaya pencegahan korupsi di sektor PBJ. Pemerintah daerah melalui Kepala Daerah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang strategis dalam mengambil dan mengarahkan kebijakan tentang ...
Implikasi dari kebijakan otonomi khusus dan keistimewaan ialah bertambahnya alokasi anggaran yang diberikan untuk mendukung implementasi otonomi sesuai bidang masing-masing. Artinya, selain memiliki anggaran pendapatan tetap melalui alokasi dana APBD, daerah dengan otonomi khusus juga mendapatkan alokasi tambahan yang didapat ...
Riset ini memotret dampak tambang pasir besi Kulon Progo terhadap perempuan dengan memakai Standar EITI 2019, melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan di empat kecamatan. Kajian menunjukkan bahwa dalam industri ekstraktif, perempuan umumnya menghadapi upah rendah, kekerasan, beban ganda, ...
Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dilakukan melalui perannya sebagai penyedia dan pengatur layanan. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan peranannya sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu cara untuk melihat sejauhmana ...
Bahasa Indonesia 
English