IDEA Melatih Pemilih Muda di 5 Provinsi untuk Tahan Politik Uang

Pilkada 2024 akan segera dihelat. Tahap demi tahap sudah berjalan. Namun, upaya pemerintah dan partai politik penguasa mengubah regulasi Pilkada secara mendadak akan menjadikan kontestasi Pilkada menyerupai potret pelaksanaan Pemilu 2024 lalu yang sarat konflik kepentingan, politik uang dan pock barrel. Praktik kotor tersebut berpotensi terjadi dan bahkan semakin massif di banyak daerah.

Kutipan tersebut disampaikan oleh fasilitator kepada 125 orang muda dalam pelatihan memperkuat integritas pemilih dan ketahanan politik yang di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Jakarta selama bulan Juli-Agustus 2024. Pelatihan ini diberikan oleh IDEA melalui dukungan program Integritas-Kemitraan.

Pelatihan tersebut diberikan sebagai upaya untuk memberikan edukasi dan penyadaran kepada orang muda tentang prinsip-prinsip kewargaan dalam hubungannya dengan negara serta ketahanan terhadap praktik kotor politik uang dalam Pilkada dan Pemilu. Selain itu, pelatihan juga diharapkan dapat melahirkan influencer-influencer muda yang memiliki kemampuan menyadarkan orang-orang di lingkungan terdekat dan pengikutnya di media sosial.

Selama pelatihan, peserta yang dipandu fasilitator belajar mengenai pemilu dan pilkada demokratis, relasi warga dan negara, check and balances dalam pemerintahan, hubungan korupsi, politik uang dan konflik kepentingan, penelusan dan pemantauan rekam jejak calon, serta strategi kampanye dan menjadi influencer.

Setelah pelatihan selesai, peserta ToT diajak untuk menyusun rencana tindak lanjut sebagai bagian dari komitmen untuk terus mengkampanyekan dan mengajak sebanyak mungkin orang agar memiliki ketahanan  terhadap politik uang dan tidak menormalisasi segala bentuk modusnya, termasuk yang menggunakan modus agama melalui sedekah.

Seperti diketahui, pelaku politik uang makin menemukan cara untuk mengembangkan metode dalam penyalurannya. Ia juga selalu berkelindan dengan konflik kepentingan. Pada pemilu 2024 lalu, praktik politik uang berjalan dengan beragam bentuk dan modus, dan yang paling massif ialah pork barrel. Praktik ini dilakukan oleh calon yang berasal atau didukung oleh incumbent melalui penggunaan sumber daya publik (APBN) untuk mendulang simpati dan suara publik.

Pork barrel merupakan praktik yang lebih halus dan terlihat legal, karena seakan-akan merupakan program resmi pemerintah. Namun, dalam praktiknya, penyaluran program tersebut, baik yang bersifat bantuan sosial (uang-sembako) atau pembangunan infrastruktur seringkali diasosiasikan sebagai bentuk ‘rasa baik hati” presiden, kepala daerah, atau anggota legislatif. Inilah gaya baru politik uang yang akan sulit dibendung karena dilakukan langsung oleh pemilik kekuasaan dan bepotensi besar muncul dalam tiap perhelatan pemilu dan pilkada, termasuk Pilkada 2024 tahun ini. {AH}